GMNI Soroti Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat

Mereka meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan efisiensi anggaran. Perkumpulan mahasiswa ini pun mengkhawatirkan dengan efisiensi anggaran akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan.

Aspirasi tersebut disampaikan ke DPRD Buleleng, Kamis (20/2). Mereka diterima langsung Wakil Ketua I Nyoman Gede Wandira Adi dan anggota Nyoman Dhukajaya di ruang rapat gabungan komisi.

Sekretaris Bidang Kaderisasi DPD GMNI Bali Komang Genta Suryana meminta pemerintah mengkaji kembali rencana pemangkasan anggaran. Dia tidak menginginkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi kualitas pelayanan publik dan esensi pendidikan di Indonesia.

“Beredar isu di awal, Kemenristek Dikti akan dipotong anggaran operasional untuk Perguruan Tinggi (PT) termasuk beasiswa. Itu yang mendasari kami melakukan audiensi, jangan sampai sektor pendidikan dikorbankan dalam kebijakan Inpres 1  tahun 2025,” terang mahasiswa magister Unud ini.

Kebijakan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan ini juga dapat berpotensi menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan membebani masyarakat. GMNI pun memberikan sejumlah tuntutan yang disampaikan ke DPRD Buleleng.

Pertama, meminta pemerintah mengkaji kembali efisiensi anggaran di sektor pendidikan agar tidak berdampak pada biaya pendidikan kedepannya. Kedua, berkomitmen tidak mengurangi anggaran beasiswa bagi siswa dan mahasiswa. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru honorer guna meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Keempat, membayar tukin dosen yang belum dilunasi. Kelima, mengesahkan UU perampasan aset.

“Kami mendesak pengesahan UU perampasan aset, selain untuk memiskinkan koruptor juga dapat menambah kepuasan publik. Ini juga agar jangan sampai efisiensi ini menjadi ladang korupsi baru di lembaga yang mendapat surplus anggaran. Termasuk kabinet gemuk saat ini menjadi pertanyaan kami di tengah kebijakan efisiensi pemerintah,” terang Genta.

Wakil Ketua DPRD Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi mengapresiasi penyampaian aspirasi dari mahasiswa. DPRD Buleleng berkomitmen akan memfasilitasi dan menyampaikan harapan mahasiswa ke pemerintah pusat. Termasuk mengawal anggaran untuk sektor pendidikan.

“Semua tuntutan dan aspirasi mahasiswa akan kami tampung dan terima. Kami sikapi dengan positif harapan menolak pemangkasan anggaran di sektor pendidikan. DPRD Buleleng pasti terinci dan cermat menyisir dan menelusuri kembali pos-pos anggaran. Mudah-mudahan anggaran pendidikan tidak banyak di efisiensi,” ungkap Wandira.

Sementara kondisi anggaran pendidikan pada APBD 2025, disebutnya sudah mendapatkan porsi lebih. Yakni 33,04 persen atau Rp 893 miliar. Hanya saja, hampir 75 persen anggaran tersebut diperuntukkan untuk belanja pegawai.7 k23