ARTICLE AD BOX
Jakarta – Laksamana Kim Myung Soo, perwira militer tertinggi Korea Selatan, mengunjungi Zona Demiliterisasi untuk memastikan bahwa pasukan Korea Selatan siap menghadapi ancaman dari Korea Utara pada Selasa lalu (17/12), . Selain itu, tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa angkatan bersenjata negara tidak rapuh dan tetap siaga terlepas dari kekacauan politik yang terjadi.
Komandan militer tertinggi Korea Selatan telah diberhentikan dari jabatannya atau menjadi subjek penyelidikan karena darurat militer yang berlaku pada 3 Desember lalu, yang hanya berlangsung selama enam jam.
Pada hari Senin (16/12), mantan kepala Komando Perang Khusus Kwak Jong-geun dan mantan kepala Komando Pertahanan Ibu Kota Lee Jin-woo ditangkap atas tuduhan mengerahkan personel militer ke parlemen. Mantan kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan Yeo In-hyung juga dituduh mendalangi penerapan darurat militer, dan panglima militer Park An-su diberhentikan dari jabatannya.
Selain itu, mantan Menteri Pertahanan Yoon Kim Yong-hyun telah mengundurkan diri dari jabatannya, dan mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min sedang diselidiki.
Kantor Berita Yonhap menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol “memicu kekhawatiran mengenai kesiapan militer terhadap ancaman Korea Utara.”
“Supremasi hukum telah diikuti dan tetap kuat”
Chun In-bum juga mengatakan, ia tidak terkejut dengan sikap Korea Utara yang relatif diam terhadap krisis politik di Selatan. “Korut tahu bahwa kita sedang mengalami pertikaian politik di dalam negeri, namun mereka juga menyadari, jika mereka mencoba melakukan sesuatu maka hal itu hanya akan menyatukan warga Korea Selatan melawan ancaman eksternal ini,” katanya.
Seorang profesor hukum di Universitas Dankook, Park Jung-won, setuju bahwa negara tersebut tampaknya telah berhasil mengatasi ketidakstabilan yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer dan bahwa pilar republik tetap teguh meskipun menghadapi tantangan yang serius.
“Prinsip-prinsip penghormatan terhadap hukum telah diikuti, dan kita harus memujinya karena prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagaimana mestinya,” katanya. “Dalam kediktatoran di masa lalu, militer memegang kendali, namun hal tersebut tidak lagi terjadi.”
“Tentu saja, ini masih merupakan situasi yang bergejolak dan tidak dapat diprediksi, namun negara ini sedang menjalani proses dan saya tidak khawatir situasi keamanan akan memburuk karena hal ini,” ujarnya. “Hal ini mungkin menjadi berita utama selama beberapa hari, namun supremasi hukum tetap kuat.”
(Diadaptasi dari laporan DW bahasa Inggris)
The post Militer Korsel Jadi Sorotan Usai Skandal Darurat Militer first appeared on Inside Berita.